KPAI Meminta KUA untuk Aktif Cegah Pernikahan Anak

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengatakan pencegahan perkawinan anak tak hanya diperlukan pemahaman dari orang tua si anak saja. Mereka juga menyatakan KUA (Kantor Urusan Agama) juga ikut berperan aktif dalam hal itu supaya hal tersebut tak terulang lagi.

Makin Marak Perkawinan Anak

“KPAI mengapresiasi KUA yang mana menolak, sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak. Akan tetapi perspektif perlindungan anak untuk hakim-hakim agama juga sangat penting diperlukan tentang kepentingan terbaik anak,” ungkap Ketua KPAI Susanto tepatnya di kantor KPAI, Senin (28/5) dilansir dari CNN Indonesia.

Seperti yang dilakukan oleh KUA Sinjai, Sulawawesi Selatan, yang mana menolak perkawinan anak umur kira-kira rentang 12 tahun sampai 15 tahun, dengan pria berumur kira-kira rentang 21 tahun pada awal bulan Mei kemarin. KPAI juga mengimbau pada pihak pemerintah daerah, sekolah dan juga masyarakat memberi pemahaman kepada orang tua sehingga perkawinan anak tak terjadi lagi.

Susanto menambahkan, evaluasi pada pengasuhan anak mesti menjadi prioritas. Peran para orang tua memberikan pengasuhan terbaiknya, memenuhi kebutuhan anak yang tak hanya fisik namun juga psikologis. “Orang tua juga perlu memastikan pendidikan anak akan tetap berlangsung dan jaminan pendampingan kesehatan menjadi prioritas para orang tua,” ungkap Susanto.

Bagi KPAI sendiri, usia perkawinan yang ideal adalah minimal usia 21 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dampak dari perkawinan anak sendiri, menurut Susanto, adalah sangat luar biasa seperti misalnya putusnya pendidikan, aspek kesehatan reproduksi untuk anak, kemiskinan, dan juga aspek sumber daya manusia.

“Pemberitaan kasus kawin sendiri mewarnai pemberitaan dan ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita semua,” ungkapnya.

Selama tahun 2017 sampai sekarang pemberitaan soal perkawinan anak makin marak. Remaja laki-laki yang usianya 16 tahun menikah dengan seorang nenek yang ada di Sumatera Selatan, dan ada seorang kakek berusia sangat tua menikahi seorang anak gadis 17 tahun di Kolaka, Sulawesi Tenggara dan di Batang, Jawa Tengah. Ada juga remaja 12 tahun dengan pria umurnya 21 tahun di Sinjai, Sulsel yang viral di media sosial.

Dua Remaja Sulsel Kebelet Nikah

Baru-baru ini KPAI menanggapi 2 remaja SMP yang ada di Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang sudah kebelet nikah. KPAI sendiri berharap ada pencegahan pernikahan usia dini yang mana dilakukan secara konsisten juga. “Pencegahan perkawinan dini harus konsisten. Apabila longgar tentu saja  rentan dimanfaatkan pihak-pihak agen togel hongkong tertentu supaya bisa menikah dini. Ini tak baik bagi masa depan generasi,” ungkap Susanto juga beberapa waktu yang lalu.

Ia mengaku bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait kasus 2 remaja yang kebelet nikah di Sulsel itu pada waktu itu. KPAI juga menyatakan bahwa mereka selalu mengimbau anak untuk tak menikah di usia dini. “Kami koordinasikan dulu dengan stakeholders yang mana ada di sana. Prinsipnya kita mengimbau supaya tak ada anak yang menikah di usia dini,” ungkapnya lagi.

Kontroversi Takjil #2019GantiPresiden dan juga Sepeda Jokowi

Kegiatan pembagian takjil dengan tulisan #2019GantiPresiden selama bulan Ramadhan ini dinilai sangat politis. Apabila semangatnya memang berbagi, sebaiknya tidak ada bumbu politis. Hal ini juga senada dengan pembagian sepeda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang dimintai penjelasan pada public agar tidak menimbulkan dan juga memicu kontroversi.

Tanggapan Beberapa Pihak

Diketahui, sejumlah relawan pasalnya membagi takjil secara gratis dengan stiker dengan tulisan #2019GantiPresiden di area Masjid Cut Mutia, Jakpus, pada hari Kamis (24/5). Rencananya, hal tersebut bakal dilakukan beberapa hari selama Ramadhan.

Tanggapan datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menganggap bahwa pemberian takjil dengan stiker dengan slogan #2019GantiPresiden itu mempunyai muatan politik. JK pun menyebutkan bahwa hal itu tak etis mengingat bulan ini merupakan bulan suci Ramadhan yang sangat sarat dengan berkah dan ketulusan.

Ia menilai bahwa ada muatan politis pemberian sedekah atau bantuan selama Ramadhan adalah kampanye secara terselubung. Di sisi yang lainnya, Presiden Jokowi sering memberikan hadiah yakni berupa sepeda pada masyarakat dalam kunjungan-kunjungan kerjanya pada warga dalam acara bincang interaktif dengannya.

Rahmat Subagya, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebaiknya tak melakukan bagi-bagi sepeda selama dirinya memasuki masa kampanye pemilihan presiden. Walaupun pembagiannya juga bukan bagian dari kampanye.

Emrus Sihombing, Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), mengatakan bahwa pembagian takjil tak perlu dikaitkan dengan gerakan politik seperti #2019GantiPresiden. Momen bulan Ramadhan semestinya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang ada di luar urusan hubungan dengan Tuhan. “Takjil itu ya seharusnya enggak harus dipersoalkan, enggak baik juga disangkutkan dengan ganti presiden, sedangkan ini bulan Ramadhan seharusnya digunakan menjadi momen terbaik untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan,” ungkapnya Senin (28/5) dilansir dari CNN Indonesia.

Menanggapi Pembagian Sepeda oleh Jokowi

Sementara, Emrus juga menilai bahwa kegiatan bagi-bagi sepeda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bagi-bagi sepeda agen togel online telah dilakukannya sejak dulu, jauh sebelum masa kampanye. Hal itu bukan lah bagian dari kampanye terselubung yang mana dilakukan oleh petahana.

Menurut dirinya, hanya orang-orang tertentu saja yang mana mengaitkannya dengan hal-hal politis. Padahal, menurutnya, tujuan pembagian sepeda itu adalah agar bisa digunakan oleh masyarakat agar bisa ramah lingkungan.

Ditemui terpisah, peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan hanya untuk kampanye yang terselubung. “Jangan menggunakan kesempitan dalam kesempatan, program-program yang mana dikeluarkan jangan sampai mempunyai tujuan untuk pamrih, mendapatkan suara dari masyarakat dan juga ini tentunya harus dihindari,” ungkapnya ketika dihubungi lewat CNN Indonesia.

Menurutnya, makna kebijakan atau pun program yang mana dikeluarkan oleh Jokowi seperti pembagian sepeda, mesti disampaikan pada publik. Tujuannya supaya tak ada kesalahpahaman dari masyarakat atau pun kelompok soal muatan politik.

Siti pun mengimbau pada Presiden Jokowi untuk tak menggunakan fasilitas dan juga uang negara untuk mengumpulkan suara. “Tolong fasilitas negara dan juga uang negara tak digunakan untuk mencari suara apalagi ini belum waktunya untuk kampanye. Jadi Jokowi menanglah dengan satria,” katanya.

Senada juga dengan Emrus, Siti pun menyarankan supaya para elite politik untuk bisa lebih menahan diri untuk tak mencari suara karena belum memasuki masa kampanye. Dengan kata lain, hal-hal dengan bau politis mesti dihentikan sebelum kampanye resmi dimulai.