Secara resmi Posko Banjir di wilayah jabodetabek sudah dibuka oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Posko ini adalah lanjutan dari posko banjir tahun lalu. Jeanny Sirait mengatakan dalam konferensi pers daringnya bahwa Pos pengaduan tersebut secara raesmi dibuka untuk para korban dan terdampak banjir se jabodetabek 2021. Dengan begitu warga masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dan melakukan pengaduan sebagai bentuk fasilitasi yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum untuk warga hukum.

LBH Siap Fasilitasi Warga Korban Banjir

Sejak awal Februari yang lalu, sudah ada 69 titik banjir yang tersebar di Jabodetabek tahun ini. Jika hujan tidak kunjung surut maka kemungkinan besar banjir akan meluas hingga titik yang lebih banyak lagi. Tentu karena hal ini akan semakin menambah jumlah korban banjir dari tahun ke tahun. Korban banjir ini bukan hanya kehilangan barang barang berharga mereka tapi kehilangan tempat tinggal yang nyaman dan kehilangan waktu produktif mereka untuk bekerja, berkreasi dan lain sebagainya selama menghadapi banjir beberapa hari.

Menurut pendapat Jeanny, banjir yang terjadi di jabodetabek adalah masalah menahun yang solusinya belum ditemukan secara konkret. Pemerintah daerah, provinsi atau pun pusat masih belum mengeluarkan jurus jitu mereka untuk bisa menyelesaikan banjir yang sudah lama di Jabodetabek. Selain menangani banjir, pemerintah situs judi slot via pulsa juga dinilai gagal dalam memenuhi hak warganya yang terkena dampak dan resiko banjir. Karena itu posko banjir dibuat sebagai pos pengaduan dan bantuan hukum bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya selama terdampak banjir.

Pihak LBH masih bingung dan membuat tanda tanya besar. banjir tahun lalu, 2020 masih terjadi di tahun 2021. Apa yang dilakukan pemerintah selama satu tahun tidak memberikan efek baik bagi bencana banjir yang terjadi. Semuanya seakan terus diulang tanpa ada penanganan khusus dan tidak ada akar masalah yang diselesaikan selama satu tahun sehingga banjir terus terulang bahkan menjadi lebih parah dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Pemerintah kemudian hanya menyalahkan curah hujan yang terlalu tinggi.

LBH Kritik Pemerintah

Melalui konferensi persnya, LBH pun mengatakan bahwa pendirian Posko Banjir adalah tepat untuk membantu warga terdampak dalam memenuhi haknya saat mengalami bencana banjir. Selama ini pemerintah tidak memberikan hak warga korban dengan tidak merata bahkan dikalahkan oleh pihak swasta. Pemerintah dinilai lamban bahkan dalam memerangi bencara banjir dengan membuka ruang terbuka hijau di wilayah jabodetabek. Pihak LBH mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan itu tapi justru terus melakukan pembangunan dan menambah beban kota.

Karena beban tanah sudah sangat berat akibat pembangunan maka tanah pun bisa mengalami  penurunan. Air hujan akan selalu jatuh ke tanah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Akibatnya akan banyak genangan dan akan ada titik banjir yang lebih banyak lagi. Di Jakarta pada tahun 2020 ada sekitar 22 pengaduan terkait banjir di wilayah Jabodetabek. Tahun ini setelah membuka secara resmi posko pengaduan, ada sekitar 9 pengaduan yang masuk terkait banjir yang dialami oleh warga di jabodetabek.

LBH terus mengusahakan untuk mengumpulkan bukti supaya bisa melakukan mitigasi. Meskipun tidak bisa diburu buru, akan tetapi LBH berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang telah mengadu di posko banjir sehingga hak mereka bisa mereka dapatkan dan pemerintah pun bisa tahu bahwa saat banjir masyarakat pun membutuhkan perhatian dan koordinasi yang baik dari pemerintah.