Kontroversi Takjil #2019GantiPresiden dan juga Sepeda Jokowi

Kegiatan pembagian takjil dengan tulisan #2019GantiPresiden selama bulan Ramadhan ini dinilai sangat politis. Apabila semangatnya memang berbagi, sebaiknya tidak ada bumbu politis. Hal ini juga senada dengan pembagian sepeda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang dimintai penjelasan pada public agar tidak menimbulkan dan juga memicu kontroversi.

Tanggapan Beberapa Pihak

Diketahui, sejumlah relawan pasalnya membagi takjil secara gratis dengan stiker dengan tulisan #2019GantiPresiden di area Masjid Cut Mutia, Jakpus, pada hari Kamis (24/5). Rencananya, hal tersebut bakal dilakukan beberapa hari selama Ramadhan.

Tanggapan datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menganggap bahwa pemberian takjil dengan stiker dengan slogan #2019GantiPresiden itu mempunyai muatan politik. JK pun menyebutkan bahwa hal itu tak etis mengingat bulan ini merupakan bulan suci Ramadhan yang sangat sarat dengan berkah dan ketulusan.

Ia menilai bahwa ada muatan politis pemberian sedekah atau bantuan selama Ramadhan adalah kampanye secara terselubung. Di sisi yang lainnya, Presiden Jokowi sering memberikan hadiah yakni berupa sepeda pada masyarakat dalam kunjungan-kunjungan kerjanya pada warga dalam acara bincang interaktif dengannya.

Rahmat Subagya, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebaiknya tak melakukan bagi-bagi sepeda selama dirinya memasuki masa kampanye pemilihan presiden. Walaupun pembagiannya juga bukan bagian dari kampanye.

Emrus Sihombing, Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), mengatakan bahwa pembagian takjil tak perlu dikaitkan dengan gerakan politik seperti #2019GantiPresiden. Momen bulan Ramadhan semestinya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang ada di luar urusan hubungan dengan Tuhan. “Takjil itu ya seharusnya enggak harus dipersoalkan, enggak baik juga disangkutkan dengan ganti presiden, sedangkan ini bulan Ramadhan seharusnya digunakan menjadi momen terbaik untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan,” ungkapnya Senin (28/5) dilansir dari CNN Indonesia.

Menanggapi Pembagian Sepeda oleh Jokowi

Sementara, Emrus juga menilai bahwa kegiatan bagi-bagi sepeda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bagi-bagi sepeda agen togel online telah dilakukannya sejak dulu, jauh sebelum masa kampanye. Hal itu bukan lah bagian dari kampanye terselubung yang mana dilakukan oleh petahana.

Menurut dirinya, hanya orang-orang tertentu saja yang mana mengaitkannya dengan hal-hal politis. Padahal, menurutnya, tujuan pembagian sepeda itu adalah agar bisa digunakan oleh masyarakat agar bisa ramah lingkungan.

Ditemui terpisah, peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan hanya untuk kampanye yang terselubung. “Jangan menggunakan kesempitan dalam kesempatan, program-program yang mana dikeluarkan jangan sampai mempunyai tujuan untuk pamrih, mendapatkan suara dari masyarakat dan juga ini tentunya harus dihindari,” ungkapnya ketika dihubungi lewat CNN Indonesia.

Menurutnya, makna kebijakan atau pun program yang mana dikeluarkan oleh Jokowi seperti pembagian sepeda, mesti disampaikan pada publik. Tujuannya supaya tak ada kesalahpahaman dari masyarakat atau pun kelompok soal muatan politik.

Siti pun mengimbau pada Presiden Jokowi untuk tak menggunakan fasilitas dan juga uang negara untuk mengumpulkan suara. “Tolong fasilitas negara dan juga uang negara tak digunakan untuk mencari suara apalagi ini belum waktunya untuk kampanye. Jadi Jokowi menanglah dengan satria,” katanya.

Senada juga dengan Emrus, Siti pun menyarankan supaya para elite politik untuk bisa lebih menahan diri untuk tak mencari suara karena belum memasuki masa kampanye. Dengan kata lain, hal-hal dengan bau politis mesti dihentikan sebelum kampanye resmi dimulai.

Kepercayaan Warga Jepang Kepada Abe Turun Menjadi 48 Persen

Popularitas Abe sebagai pemimpin Jepang turun enam persen dari survei sebelumnya yang dilakukan pada 10-11 Februari.Peringkat ketidaksetujuan naik menjadi 42 persen dari 36 persen pada survei sebelumnya.Hal ini berkaitan dengan penjualan tanah milik negara yang kontroversial dengan harga murah kepada operator sekolah swasta Moritomo Gakuen.Hal ini terungkap setelah ditemukannya dokumen internal terkait yang disetujui dengan Moritomo Gakuen telah diubah di dalam Kementerian Keuangan.

Masyarakat Tidak Puas

Dalam masalah ini, 80 persen responden mengatakan bahwa mereka tidak menganggap pemerintah menangani masalah ini dengan tepat. Sebanyak 65 persen dari mereka yang mendukung Kabinet Abe dan 65 persen yang mendukung Partai Liberal Demokrat mengatakan penanganan masalah pemerintah tidak tepat. Nobuhisa Sagawa, telah menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri sebagai kepala Badan Nasional Perpajakan, memberi kesaksian dalam Diet bahwa dokumen terkait Moritomo asli di Kementerian Keuangan, telah dibuang.Tujuh puluh satu persen responden mengatakan Sagawa harus dipanggil ke Diet untuk menjelaskan situasinya.

Oleh karenanya, LDP mendapat penurunan peringkat dukungan sebesar 38 persen atau turun dari 42 persen pada survei sebelumnya, diikuti oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang sebesar 9 persen, tidak berubah dari survei sebelumnya. Persentase responden yang tidak memiliki afiliasi partai politik adalah 38 persen, naik dari 36 persen pada survei sebelumnya.

Penurunan peringkat Kabinet Abe tercatat terjadi di kalangan orang tua, wanita. Penurunan terbaru ini memang lebih kecil dari pada survei sebelumnya pada bulan Maret tahun lalu, tepat setelah isu Moritomo terungkap, dimana cabinet Abe mengalami penurunan peringkat sebesar 10 poin menjadi 56 persen. Hasil survey terbaru ini juga masih lebih kecil jika dibandingkan dengan survei pada bulan Juli tahun lalu, ketika rating kepercayaan turun sebesar 13 poin dari survei sebelumnya menjadi 36 persen, terendah sejak peresmian Kabinet kedua Abe.

Partai Oposisi Masih Belum Miliki Celah

Tentu saja ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan Abe. Alasan mereka tidak mendukung Kabinet Abe, adalah responden tidak mempercayai perdana menteri, dengan 51 persen mengatakan demikian, naik dari 42 persen pada survei sebelumnya. Ini adalah angka kedua tertinggi setelah 54 persen dalam survei bandar togel online yang dilakukan pada Agustus tahun lalu sejak peluncuran Kabinet kedua Abe.

Adapun alasan paling umum untuk mendukung Kabinet Abe adalah bahwa pemerintahan sekarang jauh lebih baik daripada kabinet masa lalu – jawaban ini mendapatkan porsi 48 persen, naik dari 42 persen pada survei bulan Februari. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak responden merasa tidak mendukung kebijakan Abe sehingga jumlah masyarakat tidak puas lebih banyak.

Ketika ditanya mengenai masalah yang mereka inginkan untuk diprioritaskan oleh Kabinet Abe, kelompok terbesar sebanyak 86 persen memilih ekonomi dan pekerjaan, naik dari 85 persen pada survei bulan Februari. Sebanyak 47 persen memilih “isu-isu yang melibatkan Moritomo Gakuen dan Lembaga Pendidikan Kake,” naik tujuh poin dari jajak pendapat bulan Februari.

Namun, masih tidak ada celah bagi partai oposisi untuk meningkatkan kritik terhadap pemerintah atas masalah Moritomo. Hal ini didasarkan pada peringkat dukungan partai politik dimana peringkat untuk LDP sedikit turun menjadi 38 persen dari 42 persen pada survei bulan Februari, sementara peringkat untuk CDPJ dan partai oposisi lainnya kurang dari 10 persen. Adapun masalah lainnya adalah berkaitan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Amerika Serikat, Donald Trump.